Papua Tidak Hanya Perihal Infrastruktur

Tulisan ini dimuat di Kolom Opini Detik News pada tanggal 23 Agustus 2019:

https://news.detik.com/kolom/d-4677539/papua-tak-hanya-perihal-infrastruktur

Beberapa hari pasca perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh pelecehan rasial kepada mahasiswa asal Papua di Jawa Timur yang berbuntut pada kerusuhan dan demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah. Tak terkecuali bagi diaspora Indonesia di luar negeri. Momen bahagia menikmati kuliner khas Indonesia yang sangat dirindukan dan lantunan musik tradisional beberapa hari lalu berbanding terbalik dengan situasi di tanah air.

Puncak Gunung Es

Pelecehan rasial yang terjadi kepada mahasiswa asal Papua beberapa hari lalu bukanlah suatu hal yang baru di republik ini. Ia adalah puncak gunung es dari pemasalahan sosial dan wawasan kebangsaan yang rapuh. Sebut saja peristiwa perusakan rumah ibadah kepada penganut kepercayaan minoritas atau peristiwa persekusi kepada kelompok yang dianggap berbeda dan menyimpang, hal  tersebut telah lebih dahulu akrab di telinga kita. Belum lagi polarisasi terkait Pemilu Presiden 2019 lalu masih terasa efeknya dalam masyarakat meski kedua kompetitor telah sepakat duduk damai dan bersalaman.

Laporan dari Kontras menunjukkan selama kurun waktu Oktober 2016-Juni 2017 terdapat 64 kasus persekusi terkait perihal berujar dan berpendapat yang terbagi dalam tiga tren besar, yaitu pelarangan, intimidasi dan pembubaran paksa. Merujuk pada Papua secara spesifik, wilayah ini sejak lama telah mengalami serangkaian peristiwa pelanggaran HAM.

Amnesty International melaporkan dari Januari  2010 sampai Februari 2018, terdapat 69 kasus kekerasan yang melibatkan aparat negara, baik TNI maupun Polri, yang terjadi pada masyarakat sipil Papua. Catatan dari Tim Kajian Papua Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa diskriminasi dan marjinalisasi kepada penduduk Papua serta serangkaian pelanggaran HAM merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan di wilayah tersebut, di samping belum optimalnya pembangunan.

Papua dan Infrastruktur

Tak bisa dipungkiri, Papua merupakan salah satu penyumbang suara terbesar pada kemenangan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2019. Rekapitulasi KPU menunjukkan Presiden Joko Widodo memenangkan 90 persen suara sah di Papua atau sepuluh kali lipat lebih besar dibanding pesaingnya, Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo mengklaim, dan pada akhirnya menjadikan sebagai bahan kampanye, bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran di Papua di bawah kepemimpinannya pada periode pertama telah sukses menciptakan situasi yang lebih baik di tanah Cendrawasih.

Bukan hal asing jika Presiden Joko Widodo oleh beberapa ilmuwan studi pembangunan dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Baru (New-Developmentalism). Presiden Joko Widodo percaya bahwa pembangunan infrastruktur akan mengurangi kesenjangan pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan, serta di satu sisi meningkatkan kesempatan ekonomi. Fokus pemerintahannya pada periode pertama tertuju pada pembangunan infrastruktur, termasuk di tanah Papua, seperti jalan raya Trans-Papua, jembatan dan bandara. Dari total 4.330 kilometer jalan Trans-Papua yang ditargetkan tuntas pada tahun 2019, kini hanya tersisa 171,7 kilometer yang belum tersambung.

Sampai dengan tahun 2017, pemerintah telah menggelontorkan dana 63,8 triliun rupiah untuk otonomi khusus Papua. Pada tahun 2018 sendiri, dana tersebut sejumlah delapan triliun rupiah dan meningkat menjadi 8,3 triliun rupiah pada tahun 2019. Jumlah tersebut masih di bawah klaim mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang menyatakan anggaran pembangunan untuk wilayah Papua telah berkisar 100 triliun rupiah.

Namun sepertinya pembangunan infrastruktur sendiri belum mampu mengatasi permasalahan integrasi Papua. Kasus pelecehan rasial yang terjadi kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur menunjukkan bahwa persoalan di Papua bukanlah perihal infrastruktur semata.

Memandang ke Depan

Dapat dimengerti jika Presiden Joko Widodo perlu mengamankan kursi kepemimpinan di periode kedua sehingga pemerintahannya pada periode pertama sangat menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan kebijakan berorientasi pelayanan (service-delivery oriented), seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun bagaimanapun, saat ini kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memasuki periode kedua dan sudah saatnya ia memberi perhatian pada permasalahan substansial yang tak kunjung mendapat tempat prioritas, permasalahan sosial dan nilai-nilai kebangsaan.

Sungguh ironi di tengah slogan perayaan hari kemerdekaan Indonesia ke-74 “SDM Unggul, Indonesia Maju”, kita harus mengalami peristiwa pelecehan rasial di tanah air. SDM seperti apa yang diharapkan dari peristiwa semacam ini?

Beberapa hari lalu, Menteri Keungan, Sri Mulyani Indrawati, menuliskan gagasannya mengenai SDM Unggul, Indonesia Maju. Sayangnya, gagasan ini masih dilihat hanya dalam kerangka pembangunan ekonomi. SDM dalam kerangka pembangunan lima tahun mendatang pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih kepada tenaga kerja siap pakai untuk menopang pembangunan ekonomi, berdampangin dengan infrastruktur dan modal. Hal ini terlihat dari paparan Menteri Keuangan yang menitikberatkan pada aspek ilmu pengetahuan dan teknologi namun minim bahasan moral dan sosial dalam pembangunan sumber daya manusia.

Masih ada waktu bagi Presiden Joko Widodo untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali gagasan pembangunan sumber daya manusia lima tahun ke depan. Berkaca pada pemerintahannya periode pertama, presiden dapat mengkaji ulang ide revolusi mental yang sempat digagas dan digembar-gemborkan di awal kampanye. Namun bak perahu tak tertiup angin, gagasan revolusi mental inipun tenggelam seiring kuatnya arus pembangunan infrastruktur. 

Pembangunan sumber daya manusia yang menitikberatkan pada aspek moral, sosial, nilai-nilai kebangsaan dan toleransi adalah suatu hal yang mutlak. SDM unggul yang dicita-citakan tidak hanya mampu menopang perekonomian bangsa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga menjaga keutuhan bangsa dengan paham dan terbuka pada isu-isu kemanusiaan dan sosial. Satu hal yang pasti, meminta masyarakat Papua untuk tetap bersabar dan memaafkan peristiwa yang telah menimpa mereka bukanlah satu langkah yang tepat untuk menuju ke arah sana.

Sumber gambar: https://assets.survivalinternational.org/pictures/1234/ind-wp-dani-adg-11_article_column@2x.jpg