Lembaran Baru di 2021, Apa yang Tersisa dari Pilkada Kabupaten Dompu?

Tulisan ini dimuat di kolom opini harian Lombok Post, 24 Desember 2020, dengan judul yang sama.

Helatan akbar Pilkada 2020 telah berlalu. Terlepas dari kontroversi pelaksanaannya di tengah pandemi, ada harapan yang terselip pada wajah-wajah di kancah kepemimpinan lokal. Meski memang terlalu naif jika menggantungkan seluruh harapan perubahan yang sifatnya struktural hanya kepada dua orang pasangan bupati dan wakil bupati.

Terlepas dari perubahan yang sifatnya struktural, tak dapat dipungkiri bahwa kepala daerah juga memiliki kuasa dan komando dalam menyusun personil, termasuk merubah dan menentukan arah struktur. Kabupaten Dompu sebagai salah satu ruang hidup di bumi pertiwi juga harus punya mimpi dan strategi, terutama selama pandemi yang menuntut banyak atensi.

Tulisan ini akan mencoba melihat apa yang tersisa dan ditawarkan dari Pilkada 2020 di Kabupaten Dompu. Saya tidak akan terlalu jauh masuk ke ranah teknis dan implementasi lapangan. Lebih dari itu, catatan ini memberi ide-ide yang dapat menjadi acuan dalam menentukan arah dan bentuk struktur, serta implementasi teknis di waktu mendatang

Peluang Ekonomi Baru

Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Dompu sebesar 39.33 %. Tidak mengapa, sebab sektor pertanian juga terbukti secara nasional sebagai sektor yang paling kuat bertahan dari kontraksi selama pandemi. Agaknya, sektor ini juga tetap menjadi andalan pasangan kepala daerah terpilih melalui program unggulannya yaitu jagung, porang, padi, sapi, ikan (JARA PASAKA).

Bertumpu pada keunggulan komparatif sektor pertanian merupakan landasan yang bagus, namun lebih jauh lagi, peluang ekonomi baru harus dapat dikembangkan. Hal ini mengingat pertumbuhan sektor pertanian juga cukup rendah, hanya 2.44 % pada tahun 2019, jauh dari 7.05 % pada tahun 2017. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu juga menurun cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, mulai dari 6.75 % pada tahun 2017 menjadi hanya 4.48 % dan 4.44% pada tahun 2018 dan 2019.

Berharap pada sektor pariwisata sebagai sektor yang selalu menjadi top of mind dalam mencari alternatif juga tak bisa sepenuhnya selama pandemi. Namun tak perlu berkecil hati, pandemi memberi ruang bagi Kabupaten Dompu untuk memikirkan kembali dan mengatur strategi dalam mengembangkan dua peluang ekonomi baru, yaitu pertambangan dan industri olahan.

Pertama, sektor pertambangan. Sektor ini merupakan sektor dengan pertumbuhan pesat setahun belakangan, yaitu sebesar 7.34 %. Cadangan mineral di perut Kabupaten Dompu yang ditaksir mencapai 1.7 miliar ton merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri.

Sembari menunggu proses ekplorasi usai, pemerintah Kabupaten Dompu harus bergerak cepat dalam menyusun strategi agar kegiatan tambang yang dilakukan mampu memberi nilai tambah yang tidak hanya dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, namun juga perluasan aksesibilitas bagi masyarakat. Pelajaran dari daerah-daerah lain yang tak sukses mengelola kekayaan tambangnya harus menjadi perhatian. Harapannya, efek menetes ke bawah (trickle-down effect) betul-betul terwujud secara luas hingga tingkat masyarakat paling bawah.

Kedua, industri pengolahan. Kabupaten Dompu sudah punya modal bagus dari keunggulan sektor pertanian untuk dikembangkan melalui industri olahan. Sudah ada pabrik gula yang mengolah produksi tebu di kaki Gunung Tambora dan ada wacana Badan Usaha Logistik (BULOG) untuk membangun pabrik olahan jagung di bumi Nggahi Rawi Pahu.

Namun itu tidaklah cukup. Pengembangan industri olahan harus bertumpu pada kerangka pembangunan yang lebih besar dan menangkap fenomena global dan nasional. Tujuannya agar proses pembangunan Kabupaten Dompu tidak melenceng dari jalur dan mampu mendulang keuntungan dari proses pembangunan internasional yang bertumpu pada aspek keberlanjutan.

Pemerintah Kabupaten Dompu dapat meminjam konsep ekonomi sirkular (circular economy) dalam mengembangkan industri olahannya. Ekonomi sirkular bertumpu pada pengolahan dari hulu ke hilir suatu produk/komoditas, mulai dari memasok bahan mentah sampai mengolah limbah industri. Wacana untuk mengolah limbah jagung dan tebu sebagai dua komodtias unggulan pertanian menjadi sumber energi dan pakan ternak sudah ada sejak masa kepemimpinan bupati sebelumnya. Ide ini brilian, dan harus mulai diwujudkan. Implementasi dari konsep ekonomi sirkular dapat mengurangi permasalahan limbah dan lingkungan serta menyediakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Permasalahan Lingkungan

Terlepas dari tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dompu pada lima tahun belakangan, kerusakan lingkungan juga terjadi secara masif dalam kurun waktu bersamaan. Tata kelola lahan yang tidak baik menyebabkan gundulnya area hutan yang dikonversi menjadi lahan tanam jagung. Kegiatan pembalakan liar semakin memperparah rentetan banjir dan tanah longsor yang mulai akrab di Kabupaten Dompu.

Adalah ironi di tengah ancaman pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak terelakkan, kita justru berkontribusi pada kerusakan lingkungan demi keuntungan ekonomi. Kabupaten Dompu sebagai daerah agraris nan hijau yang belum begitu tersentuh industrialisasi harusnya diproyeksikan lebih kuat bertahan dari efek perubahan iklim. Celakanya, kita justru berkontribusi pada arah sebaliknya.

Model pembangunan seperti ini harus ditinggalkan jika tidak ingin generasi mendatang hanya mendulang efek dari kerusakan lingkungan. Ketika dunia sudah melangkah maju pada paradigma pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan hijau (green growth), kita justru mundur ke belakang. Pemetaan kerusakan dan alih fungsi lahan dalam kurun waktu belakangan harus mulai dilakukan. Sementara perubahan paradigma pembangunan menjadi berorientasi keberlanjutan dan lingkungan juga harus dimulai, termasuk dalam pengelolaan peluang ekonomi baru di sektor tambang dan industri olahan.

Iklim Kerja Kolaboratif dan Inklusif

Salah satu yang selalu tersisa dari proses pemilihan umum dimanapun adalah rakyat dipertontonkan pertunjukan politik yang terkadang tidak substansial, seperti bongkar-pasang personil dan jabatan. Pemerintah Kabupaten Dompu di masa jabatan yang baru tidak punya banyak waktu jika ingin memulai perubahan. Saran saya tidak usah terlalu banyak berkutat pada urusan politik yang membebani rakyat dan mulai bekerja.

Selain ancaman masa jabatan yang singkat selama 3.5 tahun akibat dari Undang-Undang Pemilu No.17 Tahun 2017, ruang perubahan ini semakin sempit dengan kenyataan kapasitas fiskal Kabupaten Dompu yang rendah. Pada tahun 2019, dari total 1.1 triliun Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu, 800 miliarnya berasal dari dana transfer pihak lain. Hanya 97.8 miliar yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Solusi dari ruang yang sempit ini adalah dengan membagi peran pemerintah ke warga daerah, sekaligus merencanakan program strategis kemitraan dengan pihak lain. Salah satu catatan dalam Debat Pilkada kemarin adalah pembangunan berbasis pemberdayaan komunitas (community development). Dengan demikian, proses pembangunan yang inklusif dan kolaboratif adalah kunci untuk memaksimalkan ruang perubahan yang sempit sekaligus meningkatkan potensi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Melibatkan generasi muda misalnya dapat menjadi salah satu cara. Data dari BPS menunjukkan mayoritas penduduk Kabupaten Dompu berusia produktif dengan piramida mengerucut ke atas. Artinya ada banyak anak muda usia produktif yang dapat didengar aspirasi dan ide kreatifnya. Ini terbukti dari kegiatan perekonomian di Kabupaten Dompu yang mulai semarak dengan hadirnya usaha-usaha makanan dan minuman, serta lembaga edukasi yang dimotori generasi muda.

Kemitraan strategis dengan pihak lain dapat dijalin dengan menyamakan visi dan misi pembangunan. Itulah pentingnya Kabupaten Dompu bertumpu pada paradigma pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma utama pembangunan internasional (international development). Indonesia dan Uni Eropa misalnya, baru-baru ini mereafirmasi komitmen pada pertumbuhan hijau (green growth) dan Indonesia tengah berpacu mengejar target pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Pertanyaannya, apa yang pemerintah Kabupaten Dompu dapat ambil dan tawarkan dari paradigma pembangunan internasional yang bertumpu pada aspek keberlanjutan dan lingkungan? Hal ini penting untuk memperluas peluang kemitraan strategis dalam menopang kapasitas fiskal dan program daerah.

Paradigma pembangunan berkelanjutan yang diusung tidak hanya bertumpu pada aspek lingkungan, namun juga inklusivitas. Pelibatan masyarakat sekitar tambang atau daerah industri baru misalnya, sangat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan proses pembangunan serta memastikan distribusi dari ekstraksi sumber daya ekonomi benar-benar dirasakan secara luas. Hanya dengan demikian ruang sempit ini dapat dimaksimalkan dan mimpi akan ruang hidup yang lebih baik dapat terealisasi pasca pandemi.

Sumber gambar: https://miro.medium.com/max/1024/0*Vd5CDQ6fQTXOkT-h.jpg